Persyaratan Dokumen Lengkap untuk Pengajuan PBG Rumah Tinggal di Indonesia Tahun 2025

Di tahun 2025, seluruh proses pembangunan rumah tinggal di Indonesia wajib mengikuti ketentuan hukum terbaru yang mewajibkan pemilik bangunan untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG menggantikan peran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menjadi syarat utama agar pembangunan rumah dapat dilakukan secara sah dan legal. Bagi Anda yang berencana membangun rumah tinggal di Bali atau wilayah lain di Indonesia, memahami seluruh persyaratan dokumen pengajuan PBG sangat penting untuk menghindari sanksi hukum dan masalah administratif di kemudian hari.

The Bali Lawyer adalah firma hukum profesional berbasis di Bali yang siap membantu Anda dalam setiap proses pengajuan PBG, mulai dari persiapan dokumen, pendampingan teknis, hingga penerbitan resmi dari instansi pemerintah. Artikel ini akan mengulas secara mendalam semua syarat dokumen lengkap untuk PBG rumah tinggal dan panduan legal dalam mengajukannya.

Apa Itu PBG Rumah Tinggal?

PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung adalah dokumen persetujuan yang diberikan oleh pemerintah melalui sistem digital SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung). Dokumen ini menyatakan bahwa perencanaan pembangunan rumah telah memenuhi standar teknis, keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kesesuaian tata ruang yang berlaku.

Berbeda dengan IMB yang bersifat izin, PBG adalah bentuk persetujuan terhadap rencana teknis bangunan yang diajukan. Pengajuan PBG bersifat wajib, bahkan untuk bangunan sederhana seperti rumah tinggal satu lantai.

Siapa yang Wajib Mengajukan PBG?

PBG wajib diajukan oleh setiap:

  • Warga negara Indonesia yang hendak membangun rumah tinggal pribadi

  • Pemilik tanah yang ingin merenovasi, memperluas, atau mengubah fungsi rumah

  • Pemilik bangunan yang ingin mengajukan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

  • Pemilik rumah yang ingin menjual atau menyewakan properti secara legal

Manfaat Mengajukan PBG Secara Resmi

  1. Melindungi Legalitas Bangunan
    PBG menjadi bukti sah bahwa rumah tinggal Anda dibangun sesuai dengan peraturan hukum.

  2. Menghindari Sanksi dan Pembongkaran
    Tanpa PBG, pemerintah berhak memberikan sanksi administratif hingga melakukan pembongkaran paksa.

  3. Menjamin Keamanan dan Kualitas Bangunan
    PBG memastikan rumah Anda dibangun sesuai standar teknis dan aman untuk dihuni.

  4. Syarat Pengajuan Dokumen Lain
    PBG dibutuhkan untuk pengurusan SLF, perizinan usaha rumah tinggal (homestay, kos, villa), dan dokumen kepemilikan.

Persyaratan Dokumen Pengajuan PBG Rumah Tinggal

Agar pengajuan PBG berjalan lancar, berikut daftar dokumen yang wajib Anda siapkan secara lengkap:

1. Identitas Pemohon

  • Salinan KTP pemilik lahan/bangunan

  • NPWP pemilik (jika ada)

  • Surat kuasa (jika dikuasakan kepada pihak lain)

2. Status dan Dokumen Tanah

  • Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Hak Guna Bangunan (HGB)

  • Surat pernyataan kepemilikan tanah

  • Surat perjanjian sewa atau hak pakai jika bukan pemilik langsung

  • Peta lokasi atau titik koordinat bidang tanah

  • Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir

3. Dokumen Rencana Teknis Bangunan

  • Gambar arsitektur lengkap (site plan, tampak, potongan)

  • Rencana struktur bangunan (denah pondasi, detail kolom, balok)

  • Denah sistem sanitasi dan drainase

  • Denah sistem pencahayaan dan ventilasi

  • Denah jaringan instalasi listrik

  • Rencana pelaksanaan bangunan (jadwal konstruksi)

  • Data teknis lahan (ukuran, batas, kontur, KDB, KLB)

Semua gambar rencana ini harus dibuat oleh perencana atau arsitek yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

4. Dokumen Lingkungan

  • Surat pernyataan tidak merusak lingkungan

  • Surat izin tetangga (jika pembangunan dekat pemukiman)

  • Laporan dampak lingkungan (jika diperlukan)

5. Dokumen Administratif Tambahan

  • Surat pernyataan kesesuaian tata ruang dan zonasi

  • Surat pernyataan tanggung jawab penuh atas bangunan

  • Formulir permohonan PBG yang diisi secara lengkap

Prosedur Lengkap Pengajuan PBG Rumah Tinggal

Langkah 1: Persiapan Dokumen

Kumpulkan dan lengkapi semua dokumen yang disebutkan di atas. Pastikan semua gambar teknis dibuat oleh tenaga ahli yang sah.

Langkah 2: Pengajuan Melalui SIMBG

Daftarkan akun di sistem resmi simbg.pu.go.id, kemudian unggah dokumen dan isi data secara digital.

Langkah 3: Evaluasi dan Pemeriksaan Teknis

Dinas teknis akan memeriksa kesesuaian rencana dengan regulasi bangunan dan tata ruang. Jika ada kekurangan, pemohon akan diminta melakukan revisi.

Langkah 4: Persetujuan dan Penerbitan PBG

Jika semua dokumen telah memenuhi syarat, maka pemerintah daerah akan menerbitkan PBG dalam bentuk dokumen digital dan fisik.

Lama Proses Pengajuan PBG Rumah Tinggal

Waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan PBG tergantung pada kelengkapan dokumen, jenis bangunan, dan respons dari instansi pemerintah. Umumnya:

  • Rumah tinggal sederhana: 10–20 hari kerja

  • Rumah tinggal bertingkat: 20–30 hari kerja

Biaya Pengurusan PBG Rumah Tinggal

Biaya dapat bervariasi tergantung pada:

  • Luas bangunan

  • Lokasi tanah (kota atau desa)

  • Biaya jasa arsitek atau perencana

  • Biaya jasa hukum (jika menggunakan konsultan)

The Bali Lawyer menyediakan layanan paket pengurusan PBG dengan biaya transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami memastikan seluruh proses berjalan tanpa hambatan dan bebas dari pungutan liar.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari

  • Menggunakan gambar teknis dari sumber tidak resmi

  • Tidak melibatkan arsitek bersertifikat

  • Tidak sesuai dengan zonasi tata ruang

  • Membangun sebelum PBG diterbitkan

  • Tidak memperhatikan sistem drainase dan jarak batas bangunan

Mengapa Harus Menggunakan Jasa Hukum?

Mengurus PBG memerlukan pemahaman tentang hukum pertanahan, tata ruang, dan teknis bangunan. Dengan menggunakan jasa hukum dari The Bali Lawyer, Anda akan mendapatkan:

  • Konsultasi lengkap mengenai tata ruang dan zonasi

  • Bantuan penyusunan dan verifikasi dokumen

  • Koordinasi dengan perencana, arsitek, dan instansi teknis

  • Pengajuan resmi dan legal melalui SIMBG

  • Perlindungan hukum atas seluruh proses pembangunan

Tips Praktis dari The Bali Lawyer

  • Siapkan dokumen jauh sebelum pembangunan dimulai

  • Gunakan arsitek bersertifikat agar gambar disetujui lebih cepat

  • Periksa legalitas tanah Anda sebelum memulai proses

  • Konsultasikan rencana Anda kepada tim kami agar tidak tertolak oleh sistem SIMBG

  • Hindari membangun terlebih dahulu tanpa PBG

 

Persyaratan dokumen untuk pengajuan PBG rumah tinggal sangat penting untuk diperhatikan secara serius. Prosesnya mungkin tampak rumit bagi sebagian orang, terutama bagi yang baru pertama kali membangun rumah atau tidak terbiasa dengan sistem legal bangunan. Namun, dengan pendampingan yang tepat dari tim profesional seperti The Bali Lawyer, Anda dapat menyelesaikan seluruh proses dengan cepat, aman, dan legal.

Jangan biarkan proyek pembangunan rumah Anda menghadapi kendala hukum karena kelalaian dalam pengurusan PBG. Mulailah dengan dokumen yang lengkap dan proses yang sah.

HUBUNGI KAMI UNTUK KONSULTASI GRATIS +6287864077650